PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Meraih Keluarga Sejahtera

Kemensos : Setiap SDM PKH Harus Bisa Menggraduasi 10 Persen KPM


Sumber : Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI
Posting : Admin An
Tanggal : 2020-08-06


Bagikan Berita

Bogor, (6/8/20) Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menginstruksikan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar bersungguh-sungguh mengantarkan 10 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampinginya dapat cepat tergraduasi atau mengundurkan diri dari penerima bansos.

Untuk itu, mereka harus mempunyai strategi dalam melaksanakan tugas agar target graduasi dapat terlaksana.

"Tugas SDM PKH tidak hanya melaksanakan kegiatan rutin yaitu memastikan KPM menerima bantuan dan pelaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam melaksanakan tugas," kata Pepen saat memberikan sambutan pertemuan SDM PKH sekabupaten Bogor, hari ini.

Pepen yang hadir bersama Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rachmat Koesnadi menambahkan stretegi yang dapat dilakukan SDM PKH dalam memperbanyak graduasi KPM dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi informal yang ada dilingkungan tempat mereka bertugas seperti pengusaha setempat.

"SDM PKH harus dapat mengenali seluk beluk lingkungan tempat mereka bertugas. Kalian harus bisa tau pihak-pihak mana saja yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan graduasi KPM," tambah Pepen.

Dengan mengetahui dan mengenal lingkungan KPM, Pepen berharap proses graduasi dapat dilakukan dengan cepat. "SDM PKH harus berorientasi pada output yaitu graduasi. Saya minta kepada SDM PKH kebupaten Bogor agar berkerja keras dan bersinergi dengan dinas sosial untuk memperbanyak graduasi", tegasnya.

Data Kemensos mencatat sebanyak 131.000 keluarga di Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan PKH. "Dari data ini SDM PKH Kabupaten Bogor harus bisa menggraduasi minimal 10 persennya ya," cetus Pepen.

Ditempat yang sama sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bogor Yanti Gunayanti menjelaskan PKH sangat membantu program pemkab dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, peningkatan jumlah graduasi harus terus didorong agar warga miskin lainnya bisa mendapatkan giliran menerima bantuan PKH.

"Kami bersama SDM PKH kabupaten Bogor akan berusaha keras agar banyak KPM PKH yang tergraduasi. Sehingga jatah yang mereka tinggalkan dapat diisi oleh warga miskin lainnya," jelas Yanti.

Yanti menambahkan salah satu indikator keberhasilan kerja pemerintah daerah adalah jika dapat menekan angka kemiskinan.

Hingga Juli 2020, angka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman mencapai angka 9,6 persen. Sebelumnya angka kemiskinan di kabupaten Bogor mencapai 6,6 persen.

"Meningkatnya angka kemiskinan itu tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19," lanjut Yanti.

Bahagia Bisa Graduasi

Dalam acara rakor dan pemantapan SDM PKH Kabupaten Bogor juga dihadirkan KPM yang telah keluar dari program PKH seperti Ibu Dahlia salah satu KPM dari Cibereum.

Raut wajah bahagia terpancar di wajah ibu Dahlia saat menerima piagam penghargaan dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin.

Ibu Dahlia mengaku sangat bersyukur bisa graduasi dan tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah.

"Alhamdulillah saya bisa keluar dari program ini sehingga bisa digantikan dengan warga miskin lainnya," jelas Dahlia.

Keputusan untuk mengundurkan diri dari penerima bantuan PKH ini diambil ibu Dahlia setelah usaha servis barang-barang elektronik yang dijalankan suaminya mengalami kemajuan. Meski ia sendiri masih mempunyai unsur anak balita yang masih dimungkinkan untuk menerima PKH.

"Saya menjadi peserta PKH selama 3,5 tahun dan seiring penghasilan suami mulai membaik kami putuskan mengembalikan bantuan itu kepada pemerintah. Kami memilih mundur dari penerima bantuan," jelas Dahlia.

Ibu Dahlia kini bisa bernafas lega dapat keluar dari masalah kemiskinan yang sempat menghampiri keluarganya. "Berkat bantuan dan bimbingan dari SDM PKH kini penghasilan keluarganya bisa mencapai 4-5 juta setiap bulannya.(*)

Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI