PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Meraih Keluarga Sejahtera

BERITA


Nurhasim (Koordinator PKH Wilayah Nusa Tenggara Barat)

Percepat Vaksinasi, Pendamping dan Penerima PKH Siap Divaksin




Mataram, NTB
Pemerintah Provinsi NTB akan menyasar Pelaksana dan Penerima PKH Kemensos RI di Kabupaten/Kota sebagai sasaran vaksinasi Nasional. Sebagai langkah strategis Pemrov dalam menekan laju pandemi Covid19.

Pembahasan telah digelar di Ruang rapat koordinasi Asisten I Pemerintah Provinsi NTB, Kamis (1/7). Hadir dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan serta sasaran Vaksinasi,yaitu Asisten I Setda Pemrov NTB, Kepala Dinas Sosial,Kepala Dinas Kesehatan, Karo Kesra Setda Pemrov dan Koreg Bali Nusra, Korwil NTB, Korkab/Korkot dan Jajaran Linjamsos Dinsos Provinsi NTB dan Dinsos Kabupaten Lombok Barat.

"Hasil pembahasan, Pekaksana PKH dan Penerima PKH wajib menjadi sasaran vaksinasi," Ungkap Kepala Dinas Sosial H. Akhsanul Khalik, S. Sos MH

Dia menjelaskan, seseuai surat Kemensos tanggal 10 Juni 2021 tentang Vaksinasi Mandiri covid19. Dalam rangka mensukseskan vaksinasi covid19 secara Nasional dan sesuai intruksi Presiden RI tentang pelaksanaan Vaksinasi covid19 diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program prioritas Nasional yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan tataf hidup masyarakat miskin. Mengingat tugas dan tanggung jawab Sumber Daya Manusia (SDM PKH), yang memberikan pelayanan Publik khususnya masyarakat miskin. Maka dipandang perlu mereka yang bertugas mendapatkan Vaksinasi.

"1.222 SDM PKH NTB. Tugas Pendamping PKH adalah pelayanan Publik, wajib diberikan Vaksinasi sebagai antisipasi penularan Covid19," Ujarnya

Selain Pendamping, Lanjut Penulis buku Seni Bekerja dan Berfikir ala Bang zul itu, berharap Penerima Bansos PKH dapat diberikan vaksi covid19. Agar penerima PKH saat beraktivitas dalam rumah tangga, Lingkungan keluarga dan masyarakat dapat aman dari penularan covid19.

"Saat ini data penerima PKH dan anggota Keluarganya sebanyak 1,3 juta jiwa," Jelasnya,"

Menurutnya, Jika Pemda ingin melakukan percepatan vaksinasi, pihaknya siap memback up atau mendukung. Apalagi Dinas Sosial memiliki SDM pekerja sosial dan pendamping PKH. Sekarang tinggal kemampuan vaksinator dan ketersediaan vaksinnya. Dan kita siap membawa penerima manfaat ke lokasi vaksinasi.

Berdasarkan data Dikes NTB, jumlah masyarakat yang telah divaksin dosis pertama di NTB telah mencapai 248,3 persen atau 278.751 orang. Sedangkan untuk dosis kedua sebanyak 187.030 orang atau 166,6 persen dari target sebanyak 112.243 orang.


"Untuk pelaksanaan Vaksinasi sesuai stock Vaksin di Provinsi, akan disesuaikan dengan didukung Pemda melalui Dinsos Kabupaten/Kota dan aparat Keamanan setempat," harap Khalik.

(*)


Sumber : Nurhasim (Koordinator PKH Wilayah Nusa Tenggara Barat)
Posting : Kurnia Angga, Dit Jaminan Sosial Keluarga
Tanggal : 2021-07-01


Bagikan Berita